RKUHAP Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang
Pada 18 November 2025, di Jakarta, Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan baru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi disahkan. Langkah ini dilakukan selama rapat paripurna kedelapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sesi kedua. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan pembaruan Hukum Acara Pidana merupakan bagian penting dari penguatan sistem hukum nasional. Dia menekankan bahwa proses penyusunan dilakukan secara komprehensif dan melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pengacara, penegak hukum, dan masyarakat umum. Undang-undang baru ini memberikan perubahan signifikan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan tantangan modern, seperti perlindungan hak asasi manusia, digitalisasi proses hukum, dan pengawasan melalui mekanisme perizinan peradilan. Konsep baru seperti plea bargaining dan deferred prosecution agreements telah dimasukkan, bersamaan dengan penguatan peran advokat dan perluasan sistem keadilan individual. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan modern.
