KUHAP dan KUHP Baru: Reformis dan Pro HAM

Pada tanggal 2 Januari 2026, Indonesia menyaksikan pengesahan versi baru dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Reformasi yang telah lama dinanti ini menandai titik balik signifikan dalam sejarah negara, mengatasi warisan masa kolonial dan rezim Orde Baru. Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Habiburokhman, menggambarkan undang-undang ini sebagai reformis dan pro-HAM, menekankan pentingnya untuk pencarian keadilan oleh seluruh rakyat. Evolusi legislatif ini berakhir setelah 29 tahun diskusi dan reformasi, memperkenalkan pendekatan yang lebih adil dan manusiawi dalam yurisprudensi. Kepolisian Nasional Indonesia telah mulai beradaptasi dengan peraturan baru, mengubah prosedur operasional mereka untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan manusiawi. KUHP dan KUHAP baru ini melambangkan pergeseran dari penggunaan hukum yang represif sebagai alat kekuasaan ke sistem yang lebih adil dan inklusif yang melayani kepentingan masyarakat.

Inovasi dan reformasi ini menandakan transisi bertahap menuju sistem hukum yang lebih transparan dan terbuka yang berusaha melindungi hak-hak warga. Habiburokhman menekankan pentingnya memperbarui hukum-hukum ini secara tepat waktu, yang seharusnya telah diperbarui sejak awal era reformasi. Kepolisian Nasional Indonesia telah merilis panduan dan mengadaptasi format administrasi untuk memastikan penegakan dan penerapan hukum baru yang lebih efektif. Perubahan ini menandakan perbaikan yang telah lama dinanti dalam sistem keadilan negara, di mana yurisprudensi kini selaras dengan standar hak asasi manusia internasional.

Seperti yang dinyatakan oleh Habiburokhman: ‘Kita memasuki era baru di mana hukum tidak lagi akan menjadi alat kekuasaan tetapi sebagai jalan menuju keadilan bagi setiap warga negara.’ Upaya legislatif ini bukan hanya perubahan dalam teks undang-undang tetapi juga menandakan perubahan sosial yang mendalam dalam masyarakat Indonesia, di mana setiap orang akhirnya dapat mencari keadilan di lingkungan hukum yang lebih baik.

Transisi ke KUHP dan KUHAP baru ini juga membawa transformasi signifikan dalam praktik penegakan hukum, yang menurut para ahli seharusnya telah dilaksanakan pada awal era reformasi.