Peran Baru KUHP dan KUHAP dalam Arsitektur Politik Negara Hukum

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum nasional. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait langsung dengan bagaimana negara berhubungan dengan warganya dalam kerangka negara hukum demokratis. Dalam praktiknya, hukum pidana memegang peranan penting karena membatasi kebebasan individu. KUHP dan KUHAP baru dirancang untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan realitas sosial dan teknologi kontemporer. KUHP lama, produk kolonial, tidak lagi sejalan dengan nilai konstitusional Indonesia.