Bisakah Cancel Culture Mempengaruhi Politik di Indonesia?
Fenomena cancel culture sering dipahami sebagai sanksi sosial kolektif terhadap individu atau institusi yang dianggap melanggar norma. Di Indonesia, praktik ini paling efektif di industri hiburan, sementara di ranah politik jarang membuahkan konsekuensi nyata.
Secara historis, cancel culture berangkat dari tradisi boikot sosial terhadap pihak yang dianggap menyimpang. Praktik ini digunakan dalam gerakan buruh dan kampanye konsumen di banyak negara. Media sosial mengubahnya menjadi aksi kolektif yang lebih cepat dan terbuka.
Dalam kajian ilmiah, cancel culture dipahami sebagai bentuk ostrasisme digital – pengucilan dari komunitas sebagai hukuman sosial. Di dunia digital, hal ini terjadi melalui penghancuran reputasi di ruang daring, yang tidak memerlukan lembaga formal: satu unggahan viral cukup memberi cap bersalah sebelum hasil investigasi formal.
Pendukung cancel culture melihatnya sebagai cara untuk akuntabilitas sosial. Tekanan publik diyakini dapat memaksa perubahan perilaku, terutama ketika sistem hukum lamban atau kurang dipercaya.
Sebaliknya, kritik menyoroti kurangnya verifikasi fakta. Emosi kolektif lebih dominan dibandingkan fakta, membentuk opini publik dari informasi yang bisa jadi terdistorsi.
Bagi politisi, cancel culture tetap lemah. Dukungan dibangun melalui identitas kelompok dan loyalitas, bukan reputasi moral pribadi. Selain itu, mereka memiliki perlindungan dari afiliasi partai dan mekanisme narasi tandingan.
Jadi, berbeda dengan dunia hiburan, di mana cancel culture dapat merusak reputasi secara permanen, dampaknya di realm politik jelas terbatas. Ini lebih sebagai ekspresi frustrasi daripada kekuatan perubahan struktural.
Pertanyaan utamanya adalah membuat akuntabilitas sosial melalui cancel culture menjadi lebih simetris: politisi seharusnya lebih sulit mempertahankan posisi mereka tanpa dukungan moral, seperti halnya selebritas. Namun, untuk itu, proses elektoral harus menjadi instrumen keadilan dan bukan hanya sebuah formalitas.
