Pakar: Penegakan Hukum Harus Bebas dari Pengaruh Parpol

Pentingnya penegakan hukum yang bebas dari pengaruh partai politik kembali menjadi topik diskusi di Indonesia. Pekan lalu, Ahmad Sofian, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, menekankan perlunya aparat penegak hukum tetap netral menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Sofian mencatat bahwa partai politik tidak boleh mempengaruhi pekerjaan penegak hukum, terutama dalam hal kasus yang melibatkan lawan politik. “Pernyataan Presiden Prabowo harus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan partai politik. Kuncinya adalah profesionalisme dan netralitas,” ujar Sofian. Presiden Prabowo mendesak penegak hukum untuk mematuhi supremasi hukum dan menghindari penggunaan hukum sebagai alat melawan lawan politik…