DPR Nilai Tantangan Industri Pertahanan pada Konsistensi Kebijakan dan Pembiayaan

Penguatan industri pertahanan nasional Indonesia tidak hanya bergantung pada besar anggaran, tetapi terutama pada konsistensi kebijakan jangka panjang serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini. Pemerintah berperan sebagai regulator penting, pembeli, dan fasilitator, mendukung produksi dalam negeri. Program modernisasi kekuatan pertahanan yang beralih dari ‘Minimum Essential Forces’ ke ‘Optimum Essential Forces’ harus menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan. Namun, sektor ini menghadapi tantangan keuangan karena investasi dipandang berisiko tinggi mengingat sifatnya yang padat modal dan siklus produksi yang panjang. Meskipun dukungan perbankan mulai terlihat, skalanya masih belum memadai. Undang-undang Industri Pertahanan memberikan landasan yang kuat, memprioritaskan penggunaan produk lokal dan transfer teknologi. Integrasi lebih jauh dengan sektor swasta juga semakin menonjol, dengan perusahaan seperti PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia menerapkan proses produksi presisi dan mengurangi ketergantungan pada impor.