Survei: Kang Dedi Mulyadi Harus Waspada

Indikator Politik Indonesia baru-baru ini merilis survei yang menilai tahun pertama pemerintahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat persetujuan terhadap gubernur tinggi, beberapa aspek pemerintahan memerlukan perhatian mendesak. Khususnya, program pengentasan kemiskinan tetap memiliki skor kepuasan rendah bahkan setelah setahun menjabat. Gubernur Dedi Mulyadi memulai masa jabatannya dengan tingkat persetujuan yang mengesankan sebesar 95,5% pada awal 2026. Sebaliknya, tingkat kepuasan Wakil Gubernur Erwan Setiawan sedikit menurun menjadi 55,3%. Kemajuan tampak pada bidang seperti penyediaan listrik dan komunikasi, namun program kesejahteraan sosial dan keterampilan tenaga kerja masih menimbulkan kekhawatiran, dengan tingkat kepuasan sekitar 50%. Pendiri Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memperingatkan bahwa tingkat persetujuan yang tinggi bisa menjadi berbahaya jika mengarah pada pemujaan yang berlebihan. Dia menekankan pentingnya tidak teralihkan oleh tingkat persetujuan yang tinggi karena dapat mengalihkan fokus dari masalah sebenarnya. Muhtadi mendesak pihak berwenang untuk lebih terbuka terhadap kritik agar dapat meningkatkan tata kelola di wilayah tersebut. Data semacam itu dapat menjadi landasan untuk mendorong umpan balik konstruktif yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan regional. Hal ini juga membutuhkan gubernur untuk lebih terbuka terhadap dialog dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam tata kelola provinsi.