SETARA Mengungkapkan 10 Prioritas Bisnis dan HAM di Indonesia 2026

Pada tahun 2026, SETARA Institute bersama Inisiatif Tata Kelola Berkelanjutan-inklusif (SIGI) telah merilis outlook strategis yang menyoroti 10 prioritas dalam bisnis dan HAM di Indonesia. Fokus utama adalah integrasi HAM dalam aktivitas bisnis. Direktur Eksekutif SETARA, Halili Hasan, menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, bisnis, dan masyarakat sipil untuk memastikan tanggung jawab perusahaan dalam menegakkan HAM. Tantangan besar bagi Indonesia adalah dominasi ekonomi ekstraktif yang sangat memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini menimbulkan risiko besar terhadap HAM. Berdasarkan data Komnas HAM tahun 2025, korporasi merupakan pelaku utama dalam 452 kasus aduan pelanggaran HAM. Penting untuk menciptakan platform partisipasi warga yang berarti dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Isu prioritas mencakup adopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM, mempromosikan perdagangan karbon yang bertanggung jawab, dan memastikan perlindungan bagi pembela HAM lingkungan. Memastikan kondisi kerja yang layak di sektor ekstraktif dan melindungi hak-hak pekerja di sektor padat karya juga menjadi sorotan. Memastikan transisi ke energi yang adil, pendanaan hijau, serta peningkatan akses pemulihan bagi korban pelanggaran bisnis dan HAM adalah elemen penting dari strategi ini. Peluang yang diidentifikasi termasuk pengembangan regulasi kepatuhan melalui mekanisme uji tuntas HAM. Inisiatif ini sejalan dengan tren global untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan sesuai standar PBB.